DPRD Maros Kunjungi BPBD Majene, Belajar Strategi Penanganan Kekeringan

MAJENE, Porossulbar.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Kamis (22/10/2026).
‎
‎Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari strategi BPBD Majene dalam menangani bencana kekeringan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak musim kemarau

.
‎
‎Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Maros, H. Ikram Rahim, S.E., bersama sejumlah anggota Komisi I lainnya.
‎
‎Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Majene, Suardi, S.Ag., M.Pd., bersama jajaran BPBD Majene di Aula BPBD Majene.
‎
‎Ketua Komisi I DPRD Maros, H. Ikram Rahim, mengatakan, Kabupaten Maros dan Majene memiliki kondisi wilayah yang hampir sama. Keduanya memiliki wilayah pesisir dan pegunungan serta menghadapi persoalan kekurangan air bersih saat musim kemarau panjang.
‎
‎Menurutnya, Kabupaten Maros juga sedang menghadapi masalah kekeringan sehingga pihaknya ingin mempelajari langkah-langkah yang dilakukan BPBD Majene dalam membantu masyarakat.
‎
‎“Kami di Maros juga sedang menghadapi krisis kekeringan yang cukup parah. Kami mendengar BPBD Majene memiliki program penyaluran air bersih yang cepat dan efektif dengan melibatkan PDAM dan dukungan CSR. Karena itu, kami datang untuk belajar,” ujarnya.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPBD Majene, Suardi, memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi kekeringan selama 2026.
‎
‎Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan wilayah yang mengalami kekeringan.
‎
‎Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi yang paling membutuhkan bantuan air bersih, dengan memanfaatkan data pendukung, termasuk informasi dari BMKG.
‎
‎Selain itu, BPBD Majene menyiapkan tiga armada tangki air bersih untuk menyalurkan air kepada masyarakat di wilayah terdampak.
‎
‎Berdasarkan paparan dalam pertemuan tersebut, distribusi air bersih mencapai sekitar 15.000 liter per hari.
‎
‎Suardi menjelaskan, penanganan kekeringan membutuhkan data yang cepat dan kerja sama berbagai pihak agar bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
‎
‎“Kuncinya adalah data yang cepat dan kolaborasi. Kami tidak bekerja sendiri. Kami melibatkan camat, kepala desa, TNI-Polri, dan komunitas relawan untuk mendapatkan informasi mengenai wilayah yang paling parah terdampak kekeringan. Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
‎
‎Menurutnya, informasi dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta relawan sangat membantu BPBD dalam mengetahui kondisi masyarakat di lapangan dan menentukan lokasi penyaluran air bersih.
‎
‎Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penanganan bencana kekeringan, terutama ketika kebutuhan air bersih masyarakat meningkat akibat musim kemarau panjang.
‎
‎Setelah menyelesaikan kunjungan di Majene, rombongan Komisi I DPRD Maros berencana melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
‎
‎Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam menghadapi bencana kekeringan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih.
‎