Hadapi Anggaran Terbatas, Diskominfo Majene Utamakan Kemitraan dengan Media Lokal

‎MAJENE, Porossulbar.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Majene memberikan klarifikasi tegas terkait beredarnya isu yang menyebut disposisi Bupati Majene tidak dihargai oleh jajaran Diskominfo. Kepala Diskominfo Majene, Albar Mustar, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

‎Menurut Albar, seluruh aparatur di lingkungan Diskominfo tetap menjunjung tinggi loyalitas dan menghormati Bupati Majene sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah. Jum’at 19/6/2026

‎Ia menilai isu yang berkembang seolah-olah Diskominfo mengabaikan arahan Bupati merupakan kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

‎”isu yang menyebut kami membangkang adalah kekeliruan besar. Tidak ada disposisi Bupati yang kami abaikan. Kendala yang sebenarnya kami hadapi murni bersifat teknis, yakni keterbatasan fiskal atau anggaran yang sangat minim. Ini masalah kemampuan keuangan daerah, bukan masalah kepatuhan atau loyalitas,” tegas Albar.

‎Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah yang saat ini masih mengalami keterbatasan mengharuskan setiap organisasi perangkat daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program dan kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan kemitraan publikasi dengan perusahaan media.

‎Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan asas pemerataan, efektivitas, serta kemampuan anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Albar mengungkapkan bahwa Diskominfo saat ini memilih untuk memprioritaskan kemitraan dengan media yang berdomisili di Kabupaten Majene.

‎‎Langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekosistem pers lokal yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

‎”Kami harus bersikap realistis. Ada sekitar 50 media lokal yang menggantungkan kemitraan dengan Pemda. Di tengah anggaran yang terbatas, kami berupaya semaksimal mungkin agar distribusi kemitraan ini tetap adil dan tetap berjalan. Jika ada keterlambatan dalam eksekusi, itu semata-mata karena kendala anggaran, bukan karena kami tidak menghormati arahan pimpinan,” jelasnya.

‎Ia menambahkan bahwa Diskominfo tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh insan pers agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, sehingga tidak berkembang menjadi opini yang dapat mengganggu hubungan baik antara pemerintah dan media.

‎Kebijakan yang ditempuh Diskominfo tersebut mendapat dukungan dari sejumlah media lokal di Kabupaten Majene. Para insan pers menilai langkah memprioritaskan media daerah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan perusahaan pers lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.