HIPERMAKES Gelar Aksi Demonstrasi di Kantor Bupati Majene, Soroti Puskesmas Sendana I

‎MAJENE, Porossulbar.id – Gelombang aksi demonstrasi kembali mengguncang halaman Kantor Bupati Majene. Kali ini, aksi digelar oleh HIPERMAKES (Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan) yang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang diduga terjadi di Puskesmas Sendana I, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
‎
‎Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian, massa aksi menyoroti sejumlah isu yang selama beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Mahasiswa menilai perlu adanya langkah serius dari pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I berjalan sesuai standar dan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta profesionalitas.
‎
‎Dalam pernyataan sikapnya, HIPERMAKES menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Puskesmas Sendana I yang mencakup aspek manajerial, pelayanan kesehatan, hubungan kerja internal, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta Kejaksaan Negeri Majene melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas Sendana I. Menurut mereka, audit tersebut penting dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak merugikan tenaga kesehatan maupun keuangan negara.
‎
‎Mahasiswa juga menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran insentif, dana kapitasi, dan hak-hak tenaga kesehatan yang disebut terjadi berulang kali. Untuk itu mereka meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan khusus agar persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas dan ditangani secara profesional.
‎
‎Persoalan kelangkaan obat dan bahan medis habis pakai turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. HIPERMAKES mendesak Pemerintah Kabupaten Majene dan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan obat-obatan serta kebutuhan medis lainnya demi terpenuhinya hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

‎Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta dilakukan investigasi terhadap dugaan penggunaan kembali alat atau bahan medis, termasuk masker nebulizer yang diduga digunakan ulang. Menurut mereka, apabila benar terjadi, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan standar keselamatan pasien dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
‎
‎Dalam tuntutannya, HIPERMAKES juga meminta dibentuk tim investigasi independen untuk menelusuri berbagai dugaan persoalan yang mencuat di Puskesmas Sendana I. Tim tersebut diharapkan melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi profesi kesehatan, akademisi, serta pihak independen lainnya agar hasil pemeriksaan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Mahasiswa juga menuntut adanya jaminan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menyampaikan laporan, aduan maupun kesaksian terkait kondisi yang terjadi di lingkungan kerja mereka. Mereka menegaskan tidak boleh ada intimidasi, tekanan, mutasi, ataupun tindakan lain yang merugikan tenaga kesehatan karena menyampaikan aspirasi maupun informasi.
‎
‎Selain itu, HIPERMAKES meminta adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana kapitasi, dana non kapitasi, hak-hak tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta berbagai kebijakan internal yang berkaitan dengan pelayanan dan kesejahteraan pegawai di Puskesmas Sendana I.
‎
‎Mahasiswa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Majene melakukan reformasi tata kelola pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, keselamatan pasien, serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan.
‎
‎Bahkan dalam salah satu poin tuntutannya, massa aksi meminta Bupati Majene mencopot Kepala Puskesmas Sendana I apabila berbagai dugaan yang mereka sampaikan terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
‎
‎Menanggapi kepulan asap ban bekas dan riuhnya aspirasi mahasiswa yang memenuhi halaman kantor bupati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Hj. Nur Ekawati, S.Si., Apt., langsung menemui massa aksi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka.
‎
‎Di hadapan para demonstran, Hj. Nur Ekawati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan bersama Inspektorat Daerah telah melakukan investigasi langsung ke Puskesmas Sendana I sebagai bentuk respons terhadap berbagai laporan yang beredar.
‎
‎Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga manajemen internal dan tata kelola keuangan puskesmas.
‎
‎“Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara langsung yang telah kami lakukan bersama Inspektorat di lapangan, sejauh ini kami tidak menemukan adanya pelanggaran seperti isu-isu negatif yang beredar,” ujar Hj. Nur Ekawati di hadapan massa aksi.
‎
‎Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan maupun kabar pemutusan kontrak dokter yang sempat menjadi perbincangan.
‎
‎Menurut penjelasan Dinas Kesehatan, hingga saat ini tidak terdapat tenaga kesehatan dari Puskesmas Sendana I yang mengajukan mutasi atau pindah tugas. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa situasi kerja di lingkungan puskesmas masih berjalan secara kondusif.
‎
‎Terkait isu pemutusan kontrak dua dokter, Hj. Nur Ekawati menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Justru berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, kedua dokter yang dimaksud mengajukan permohonan agar kontrak kerja mereka dapat diperpanjang.
‎
‎Untuk menghindari munculnya informasi yang tidak terverifikasi, Dinas Kesehatan bahkan mengajak perwakilan mahasiswa melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna melihat kondisi sebenarnya serta memperoleh informasi yang lebih komprehensif.
‎
‎“Mari kita sama-sama melakukan cross-check agar tidak ada informasi yang diterima secara sepihak tanpa bukti yang jelas,” katanya.
‎
‎Mengenai tuntutan mahasiswa terkait dugaan penggunaan masker bekas atau alat medis yang digunakan ulang, Hj. Nur Ekawati menegaskan bahwa pihaknya memiliki sikap yang sangat tegas. Ia menyebut praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi karena menyangkut keselamatan pasien dan etika profesi kesehatan.
‎
‎Menurutnya, apabila ditemukan bukti yang kuat mengenai pelanggaran tersebut, Dinas Kesehatan akan berada di garda terdepan untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan dan kode etik profesi yang berlaku.
‎
‎Sebagai penutup aksinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menantang balik mahasiswa untuk melanjutkan aksi ini ke ruang diskusi yang lebih sehat. Pihak dinas membuka lebar pintu audiensi agar perwakilan mahasiswa dapat datang ke kantor, berdialog secara transparan demi menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jumat, 4/6/2026