Sinergi Lintas Sektor, Majene Genjot Upaya Cegah Kematian Ibu dan Bayi

‎MAJENE, Porossulbar.id – Pemerintah Kabupaten Majene terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pertemuan Evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi yang berlangsung di Villa Bogor, Leppe, Majene, Selasa (30/6/2026).

‎Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan Bupati Majene Nomor T.000.1.5/1194/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani Bupati Majene, H. Andi Achmad Sukri. Surat tersebut mengundang berbagai unsur pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, hingga perguruan tinggi untuk bersama-sama memperkuat koordinasi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Majene.

‎Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPPKB, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD Majene, Direktur RS Pratama Salutambung, BPJS Kesehatan Majene, para camat, kepala puskesmas se-Kabupaten Majene, organisasi profesi kesehatan, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, Tim Audit Maternal Perinatal (AMP), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap kasus kematian ibu maupun bayi dapat dicegah melalui sistem pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

‎Pelaksanaan kegiatan mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029.

‎Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai strategi mulai dari evaluasi penyebab utama kematian ibu dan bayi, peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan, hingga penyusunan langkah-langkah strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majene.

Sejumlah narasumber hadir memberikan materi, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb., dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

‎Selain sesi pemaparan materi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dengan sejumlah perguruan tinggi serta organisasi profesi kesehatan sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

‎Panitia pelaksana berasal dari Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dengan pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Majene dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb., menegaskan bahwa pertemuan evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

‎”Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan sinergi seluruh sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat. Melalui evaluasi ini kita ingin mengidentifikasi setiap kendala, memperbaiki sistem pelayanan, memperkuat jejaring rujukan, serta memastikan seluruh ibu hamil dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga target penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Majene dapat tercapai,” ujar Yuliani.

Sementara itu, Koordinator PSC 119 Kabupaten Majene, Aslan Sidang, turut menyampaikan sejumlah masukan strategis yang dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan, khususnya rujukan kegawatdaruratan

‎Menurutnya, seluruh puskesmas di Kabupaten Majene perlu menyiagakan sopir ambulans selama 24 jam penuh agar pelayanan rujukan dapat dilakukan kapan pun dibutuhkan masyarakat.

‎”Kami berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Majene dapat menyiagakan sopir ambulans selama dua kali 24 jam secara bergantian. Jangan sampai ada pasien yang membutuhkan rujukan darurat tetapi terkendala karena tidak ada pengemudi ambulans. Kecepatan pelayanan sangat menentukan keselamatan pasien,” kata Aslan.

‎Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan stok darah di rumah sakit sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penanganan pasien dalam kondisi darurat.

‎”Selain kesiapsiagaan ambulans, persoalan ketersediaan darah juga harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ketika ada pasien yang membutuhkan transfusi darah justru mengalami keterlambatan karena stok darah tidak tersedia. Ini perlu kita pikirkan bersama agar pelayanan kesehatan benar-benar optimal,” tambahnya.

‎Berbagai masukan yang mengemuka dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Di akhir kegiatan, panitia menyampaikan harapan agar hasil evaluasi mampu melahirkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Majene. Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik, serta memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.

‎