Pemkab & DPRD Majene Audiensi dengan Pertamina Soal BBM

MAJENE, Porossulbar.id — Pemerintah Kabupaten Majene bersama DPRD Majene melakukan audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi guna membahas persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan di wilayah Kabupaten Majene.

‎Audiensi tersebut dihadiri Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. A. Ritamariani, M.Pd., Ketua Komisi II DPRD Majene Napirman bersama anggota Komisi II, yakni Masram, Husail dan Muh. Dandy Dahry.

‎Turut hadir TBUP3D Majene Rusbi Hamid, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irhamnia Muis Mandra, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene, Albar Mustar, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Andi Rahma, Kepala Dinas Pertanian Andi Adlina, Kepala Dinas Koperindag Nahdhah B Fattah, Kepala Kesbangpol Irwansyah, serta Pj. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Majene, Muh. Shaleh As’ad.

Dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi hadir Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba.

‎Dalam audiensi tersebut, Pemkab Majene dan DPRD menyampaikan sejumlah persoalan terkait distribusi BBM yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, terutama menyangkut kuota BBM, penyaluran kepada kelompok masyarakat, hingga upaya mengantisipasi kelangkaan pada periode tertentu.

‎Salah satu yang dibahas adalah kuota BBM untuk wilayah Kabupaten Majene serta progres penyalurannya hingga September 2026.

‎Pemkab juga mendorong adanya penambahan kuota BBM bagi SPBU maupun SPBUN di Majene, mengingat sepanjang 2026 terjadi kelangkaan pada beberapa periode.

‎Selain itu, pemerintah mempertanyakan mekanisme pendistribusian BBM kepada kelompok masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait namun masih menghadapi kendala dalam mendapatkan BBM dari SPBU.

‎Percepatan operasionalisasi SPBUN milik Perumda Aneka Usaha Majene juga menjadi salah satu pembahasan. SPBUN tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung ketersediaan BBM bagi masyarakat, khususnya kelompok nelayan.

‎Tidak hanya soal pasokan, audiensi turut membahas mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM, baik yang terjadi di SPBU maupun yang melibatkan oknum masyarakat.

‎Menanggapi hal tersebut, SBM Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba, menjelaskan bahwa berdasarkan data Pertamina, tidak terdapat penurunan jumlah pasokan maupun kuota BBM untuk SPBU di wilayah Kabupaten Majene.

‎Menurutnya, kondisi yang terjadi di lapangan lebih berkaitan dengan meningkatnya tingkat konsumsi BBM di Kabupaten Majene dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

‎Terkait permintaan penambahan kuota, Pertamina menjelaskan bahwa kewenangan penetapan kuota berada pada BPH Migas selaku regulator. Sementara Pertamina menjalankan fungsi distribusi sesuai kuota yang telah ditetapkan.

‎Meski demikian, Pertamina menyatakan siap memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Majene dalam proses pengajuan penambahan kuota kepada BPH Migas.

‎Dalam hal penyaluran BBM kepada nelayan dan petani, Pertamina juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemkab Majene dalam melakukan pembinaan terhadap SPBU yang menolak memberikan jatah BBM kepada kelompok masyarakat yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait.

‎Sementara terkait SPBUN milik Perumda Aneka Usaha Majene, Pertamina menyampaikan bahwa perpanjangan kontrak kerja sama telah memasuki tahap finalisasi.

‎SPBUN tersebut diperkirakan dapat kembali beroperasi pada Oktober 2026. Dalam operasionalnya nanti, kuota BBM tahunan untuk SPBUN tersebut disebut tidak mengalami pengurangan.

‎Pertamina juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 telah memberikan sekitar 90 teguran atau peringatan kepada SPBU di wilayah Kabupaten Majene.

‎Teguran tersebut diberikan berdasarkan pengaduan yang diterima Pertamina, baik dari masyarakat maupun aparatur pemerintah.

‎Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Hasil audiensi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Majene bersama DPRD.

‎Pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi BBM di wilayah Majene berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

‎Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama Pemkab Majene dan DPRD, khususnya dalam upaya memastikan ketersediaan dan distribusi BBM di Kabupaten Majene dapat berjalan secara tertib dan sesuai regulasi.

‎Audiensi ini diharapkan menjadi langkah koordinatif antara pemerintah daerah, DPRD dan Pertamina dalam merespons persoalan distribusi BBM, sekaligus mencari solusi terhadap kebutuhan masyarakat Majene, terutama sektor perikanan, pertanian dan kelompok pengguna BBM bersubsidi lainnya.

‎

‎