‎Kelangkaan BBM di Majene Berlarut, Arsalin Aras: Jangan Semua Dibebankan ke Pemda

MAJENE, Porossulbar.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene yang telah berlangsung kurang lebih dua minggu terus mendapat sorotan. Antrean panjang di sejumlah SPBU memicu keresahan masyarakat dan mendorong kritik terhadap pemerintah daerah maupun pengelola SPBU.
‎
‎Di tengah sorotan tersebut, salah seorang warga Majene, Arsalin Aras, menyampaikan pandangannya melalui pesan WhatsApp di salah satu grup.
‎
‎Menurut Arsalin, persoalan kelangkaan BBM memang layak dikritisi, namun penyelesaiannya tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah daerah.
‎
‎“Kelangkaan BBM tentu layak dikritisi, tapi jangan juga setiap persoalan dibebankan sepenuhnya kepada Pemda,” demikian pandangan Arsalin.
‎
‎Ia menilai pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menghadirkan tata kelola dan pengawasan yang baik. Namun, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menjaga keteraturan distribusi BBM.
‎
‎Menurutnya, SPBU merupakan ruang kepentingan bersama. Karena itu, perilaku sebagian pihak yang membeli melebihi kebutuhan, menimbun, atau mencari celah untuk kepentingan pribadi juga perlu menjadi perhatian.
‎
‎“Ketika ada yang menimbun, membeli melampaui kebutuhan atau mencari celah demi kepentingan sendiri, maka kelangkaan tidak hanya lahir dari lemahnya sistem, tapi juga dari perilaku kita,” ujarnya.
‎
‎Arsalin mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya berhenti pada upaya mencari siapa yang salah, tetapi bersama-sama mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
‎
‎“Untuk sementara kita berhenti dulu mencari siapa yang keliru dalam soal BBM ini, tapi mari bersama mencari jalan keluar penyelesaiannya. Saya masih yakin bahwa setiap persoalan, insyaallah ada solusinya,” katanya.
‎
‎Di sisi lain, muncul pandangan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol masyarakat. Seorang pemimpin maupun wakil rakyat dinilai harus siap menerima kritik sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Kelangkaan BBM di Majene pun diharapkan tidak sekadar menjadi polemik antara pemerintah, SPBU, dan masyarakat, tetapi dapat segera ditangani melalui pengawasan distribusi, koordinasi antarpihak, serta langkah konkret agar kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi secara normal.
‎