Forum Konsultasi Publik DKP Majene Bahas Standar Pelayanan 2026, Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan

‎

MAJENE, Porossulbar.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Majene, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

‎Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, perwakilan camat Banggae, pejabat struktural, fungsional dan pelaksana lingkup DKP Majene, hingga perwakilan instansi dan lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaan, Perumda, pihak Pertamina Lembang, Fakultas Perikanan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), penyuluh perikanan, lembaga swadaya masyarakat, media, serta perwakilan pengguna layanan. Seluruh kepala bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene, H. A. Rahmawaty T, SH, MM, menegaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan upaya nyata untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan.

‎”Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan secara langsung terhadap standar pelayanan yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2026. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.

‎‎Ia juga menambahkan bahwa seluruh jajaran DKP Majene berkomitmen menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

‎‎”Kami berharap melalui forum ini dapat terbangun sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga standar pelayanan yang disusun mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Majene,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene sekaligus pembina Forum Konsultasi Publik, Darwis Muhammad, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majene sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎”Forum Konsultasi Publik wajib dilaksanakan oleh setiap OPD di Kabupaten Majene. Seluruh masukan, kritik, dan apresiasi dari masyarakat harus ditindaklanjuti serta diaplikasikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan begitu pelayanan publik akan terus mengalami perbaikan dan semakin memenuhi harapan masyarakat,” jelas Darwis.

‎Selama pelaksanaan kegiatan, peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi tanya jawab untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta harapan terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan seluruh unsur peserta yang hadir.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berharap standar pelayanan yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan prima di sektor kelautan dan perikanan.

‎