Tiga Langkah Atasi Kelangkaan BBM Di Majene

MAJENE, Porossulbar.id — Pemerintah Kabupaten Majene mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU.

‎Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kelangkaan BBM yang digelar Senin, 28 September 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene.

‎Rapat dipimpin Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd. Hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1401 Majene, Kapolres Majene dan Kajari Majene, sejumlah kepala OPD terkait serta pemilik atau pengelola SPBU di Kabupaten Majene.

‎Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pemkab Majene dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang sebelumnya digelar pada 21 September 2026 di Makassar.

‎Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas kondisi penyaluran BBM bersubsidi yang banyak dikeluhkan masyarakat. Keluhan terutama datang dari nelayan, petani dan sopir angkutan umum yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

‎Pembahasan juga difokuskan pada pengaturan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran serta mengurangi antrean panjang di SPBU.

‎Selain itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

‎Bupati Majene, Dr. H. A. Achmad Syukri, SE., MM., melalui surat undangan Nomor T.000.1.5/2270/IX/2026 tertanggal 25 September 2026, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perhubungan menghadirkan perwakilan masyarakat yang terdampak.

‎Dalam rapat tersebut, masing-masing dihadirkan satu perwakilan nelayan, petani dan sopir angkutan umum untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami di lapangan.

‎Dari hasil rapat, Pemkab Majene menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan BBM.

‎Pertama, Pemkab Majene akan menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mengatur pembatasan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua dan roda empat.

‎Kedua, akan diatur waktu pelayanan khusus di SPBU bagi nelayan dan petani yang menggunakan surat rekomendasi resmi.

‎Ketiga, Satgas BBM Kabupaten Majene akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala di seluruh SPBU.

‎Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah bersama aparat terkait akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Pemkab Majene berharap langkah tersebut dapat mengurangi antrean dan membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tertib serta tepat sasaran.

‎Dengan pengawasan bersama, pemerintah berharap kebutuhan BBM bagi masyarakat, khususnya nelayan, petani dan sopir angkutan umum, dapat terpenuhi dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

‎