Disdikpora Majene Copot Bendahara Gaji Terduga Pelaku, Respons Tuntutan KAMMI

MAJENE, Porossulbar.id – Senin 19/1/2026, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya secara resmi mengeluarkan manifesto aksi bertajuk “Selamatkan Dana Umat & Hak Guru di Majene”.

Manifesto ini menjadi bentuk perlawanan moral mahasiswa terhadap dugaan penggelapan dana zakat serta dugaan praktik korupsi dalam pembayaran Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun Anggaran 2024 di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene.

Manifesto yang telah disebarluaskan kepada publik tersebut menegaskan bahwa dana zakat merupakan amanah umat yang wajib dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, gaji dan tunjangan profesi guru merupakan hak normatif yang tidak boleh dikurangi, ditunda, apalagi diselewengkan oleh pihak mana pun.

Menurut KAMMI Mandar Raya, kondisi yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami para guru, tetapi juga mencederai rasa keadilan serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Praktik yang diduga melanggar hukum tersebut dinilai sebagai bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kami menyatakan sikap tegas untuk menuntut keadilan, transparansi, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut karena menyangkut dana umat dan hak para pendidik,” ujar salah satu perwakilan KAMMI Mandar Raya di hadapan massa.

Sebagai bentuk tuntutan konkret, KAMMI Mandar Raya mengajukan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Kejaksaan Negeri Majene untuk segera membuka proses penyelidikan dan penyidikan secara resmi atas dugaan penggelapan dana zakat serta dugaan korupsi Gaji 13 TPG Tahun Anggaran 2024 hingga tuntas.

Kedua, meminta agar seluruh dana zakat yang diduga diselewengkan segera dikembalikan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majene sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Ketiga, menuntut pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rekening bendahara gaji di Disdikpora Majene dengan membuka akses informasi keuangan serta mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Keempat, mahasiswa meminta agar kekurangan pembayaran Gaji 13 TPG guru diselesaikan secara penuh tanpa syarat tambahan dan tanpa adanya penundaan.

Kelima, KAMMI Mandar Raya menuntut pencopotan jabatan Kepala Dinas serta Bendahara Disdikpora Kabupaten Majene, yang dinilai gagal menjaga amanah dan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Aksi ini ditegaskan sebagai suara moral rakyat yang menolak pembiaran, ketidakadilan, serta praktik-praktik keuangan yang merugikan guru dan umat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengumandangkan slogan perlawanan:

“Hukum Harus Ditegakkan! Dana Umat Harus Diselamatkan! Hak Guru Wajib Dibayarkan! Hidup Rakyat! Hidup Guru! Lawan Korupsi Sampai Tuntas!”

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Majene, Andi Asraf Tammalele, menyatakan komitmennya untuk menegakkan aturan yang berlaku. Ia secara langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot oknum terduga pelaku yang juga menjabat sebagai Bendahara Gaji di dinas yang dipimpinnya.

Di hadapan para demonstran, Andi Asraf mengungkapkan bahwa pihaknya menduga terdapat beberapa oknum yang terlibat dalam perbuatan yang dilarang hukum, khususnya dalam skandal dugaan penggelapan dana zakat Baznas.

Ia menegaskan bahwa dugaan perbuatan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Disdikpora Kabupaten Majene.

“Saat itu saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majene. Saya bersyukur atas aksi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Saya tidak akan melindungi oknum-oknum terduga pelaku dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum,” tegas Andi Asraf Tammalele.

Lebih lanjut, Andi Asraf juga berjanji akan melakukan pembenahan dan bersih-bersih internal di lingkungan Disdikpora Majene yang baru beberapa bulan terakhir ia pimpin.

Ia menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta para pendidik.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat di Kabupaten Majene.