Bupati Majene Bahas Manajemen Di BKN Regional IV Makassar
βMAKASSAR, Porossulbar.idβ Bupati Majene Dr. H. A. Achmad Syukri, S.E., M.M. melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar terkait pelaksanaan manajemen kepala sekolah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2026, Rabu (19/8/2026).
βDalam kunjungan tersebut, Bupati Majene didampingi Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Majene, Kepala dan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hj. Fatmawaty, S.H., M.M., serta Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
βKonsultasi dan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk memastikan pelaksanaan manajemen kepala sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
βPembahasan bersama BKN Regional IV Makassar secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh pemahaman dan arahan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya aparatur, khususnya pada sektor pendidikan.
βBupati Majene menyampaikan bahwa pengelolaan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi manajerial, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun lingkungan pendidikan yang mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran.
βKarena itu, setiap kebijakan terkait manajemen kepala sekolah perlu dilakukan secara cermat, profesional, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
βKeterlibatan Komisi III DPRD Kabupaten Majene dalam konsultasi tersebut juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal kebijakan di bidang pendidikan dan kepegawaian.
βPemerintah Kabupaten Majene berharap hasil konsultasi dengan BKN Regional IV Makassar dapat menjadi dasar dalam mengambil langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan manajemen kepala sekolah Tahun 2026.
βSelain memastikan aspek regulasi, koordinasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga penempatan serta pengelolaan kepala sekolah dapat mendukung kebutuhan satuan pendidikan di Kabupaten Majene.
βDengan adanya konsultasi langsung kepada BKN, Pemerintah Kabupaten Majene menunjukkan komitmennya untuk mengedepankan koordinasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam setiap kebijakan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen aparatur dan peningkatan kualitas pendidikan.
βLangkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Majene dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
β
