Pelayanan dan Pengelolaan Dana di UPTD Puskesmas Sendana I Kembali Disorot

MAJENE, Porossulbar.id – Polemik yang menerpa UPTD Puskesmas Sendana I, Kabupaten Majene, kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya dihebohkan dengan berbagai dugaan persoalan pelayanan kesehatan, kini muncul lagi keluhan terkait dugaan keterlambatan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi kepada tenaga kesehatan dan staf puskesmas.

‎Sebelumnya, Puskesmas Sendana I sempat menjadi sorotan masyarakat hingga persoalannya dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Majene bersama anggota komisi III Sudirman yang ikut menyoroti pelayanan puskesmas Sendana 1.

‎Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan pelayanan kesehatan mencuat ke publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya pernyataan bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya diprioritaskan bagi pasien gawat darurat. Pernyataan itu menuai kritik karena pemeriksaan HB dinilai penting juga bagi ibu hamil guna memantau kondisi kesehatan ibu dan janin.

‎Selain persoalan pemeriksaan HB, Sudirman juga menyoroti ketersediaan masker nebulizer yang digunakan untuk terapi uap pasien gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi yang beredar, stok masker nebulizer di Puskesmas Sendana I disebut telah kosong sejak Maret 2026, dan menggunakan bahan bekas kemudian dicuci untuk digunakan kembali.

‎Tidak hanya itu, pelayanan laboratorium di puskesmas tersebut juga disebut beberapa kali mengalami kekosongan bahan keterbatasan alat pemeriksaan.

‎Situasi itu dinilai berpotensi menghambat proses diagnosis dan penanganan pasien yang membutuhkan pemeriksaan medis lebih lanjut.

‎Kini, persoalan baru kembali mencuat terkait dugaan keterlambatan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi kepada tenaga kesehatan maupun staf yang bekerja di lingkup UPTD Puskesmas Sendana I.

‎Salah seorang nakes yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dana kapitasi bulan April 2026 disebut sebenarnya telah masuk ke rekening pada pertengahan April. Namun, pencairan kepada staf baru dilakukan pada 20 Mei 2026.

‎“Dana kapitasi bulan 4 itu sudah masuk pertengahan bulan 4, harusnya bisa dibagi awal bulan Mei, tapi disimpan dulu di bank selama kurang leboh satu bulan baru tanggal 20 Mei ditransfer ke kami,” ungkap sumber tersebut, Rabu (27/5/2026).

‎Ia juga menyebut keterlambatan serupa bukan kali pertama terjadi. Pada pembayaran dana kapitasi bulan Maret 2026, staf disebut baru menerima transfer pada tanggal 16 April 2026.

‎Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pembayaran dana kapitasi biasanya diterima staf pada awal bulan.

‎“Kemarin juga kapitasi bulan 3 baru ditransfer tanggal 16 bulan 4. Padahal tahun lalu itu awal bulan sudah ditransfer ke kami. Puskesmas lain juga awal bulan sudah dibagi ke stafnya,” lanjutnya.

‎Selain dana kapitasi, nakes tersebut juga menyoroti pembayaran dana non kapitasi yang disebut semakin lambat sejak tahun 2026.

‎Lanjutnya, pada tahun sebelumnya dana non kapitasi paling lambat ditransfer setiap dua bulan. Namun kini disebut berubah menjadi tiga bulan sekali, bahkan terkadang mengalami keterlambatan tambahan tanpa penjelasan yang jelas dari pihak puskesmas.

‎“NON kapitasi juga begitu pak, tahun lalu paling sering dua bulan sekali ditransfer. Tapi semenjak tahun 2026 jadi tiga bulan sekali, terlambat lagi satu bulan dan tidak ada penjelasan dari puskesmas kenapa terlambat ditransferkan ke kami,” ujarnya.

‎Keluhan tersebut pun memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pegawai terkait mekanisme pengelolaan dana yang dinilai kurang transparan.

‎Sumber tersebut mempertanyakan alasan keterlambatan pembayaran kepada staf dan nakes padahal dana disebut telah tersedia di rekening bank.

‎‎“Kenapa selalu terlambat penggajiannya padahal dana sudah ada di bank? Atau ditunggu dulu berbunga?” katanya.

‎Diketahui, UPTD Puskesmas Sendana I saat ini dipimpin oleh Erwin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak UPTD Puskesmas Sendana I terkait berbagai sorotan tersebut.

Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Majene maupun DPRD agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I dapat berjalan maksimal dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, jika perlu copot kapus Sendana 1, demi menjaga kepercayaan publik serta kenyamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

‎