Wamen HAM Kunjungi Majene: Perkuat Perlindungan Hingga ke Masyarakat Pesisir

Majene – Komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ke daerah kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, ke Kabupaten Majene, Senin (27/4/2026).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendorong sinergitas serta peningkatan kepatuhan terhadap nilai-nilai HAM di berbagai sektor, mulai dari masyarakat umum, komunitas lokal, hingga pelaku usaha. Agenda kunjungan dirancang komprehensif, meliputi kuliah umum di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), peninjauan kampung nelayan di Kelurahan Baurung, hingga jamuan resmi di Rumah Jabatan Bupati Majene.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah kuliah umum yang digelar di Gedung Teater Unsulbar. Kegiatan ini dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas dan menjadi momentum penting dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsulbar, Muhammad Jamil Barambangi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen HAM. Ia memaparkan perkembangan pesat Unsulbar yang kini telah memiliki sembilan fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif lebih dari 14.000 orang.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen civitas akademika dalam menjaga integritas dan kualitas pendidikan. “Meski berada di daerah, mahasiswa kami mampu menunjukkan karakter, integritas, dan moralitas yang setara dengan institusi besar di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Mugiyanto Sipin mengaku terkesan dengan antusiasme mahasiswa yang memadati gedung teater. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan bagian fundamental dari HAM.

“Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan,” tegasnya.

Usai kegiatan akademik, rombongan melanjutkan kunjungan ke kampung nelayan di Kelurahan Baurung. Lokasi ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi masyarakat pesisir, yang selama ini kerap berada pada kelompok rentan.

Bupati Majene, Achmad Syukri Tammalele, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan Wamen HAM merupakan bentuk nyata sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan berbasis keadilan sosial.

Ia memaparkan bahwa Majene memiliki luas wilayah sekitar 947,84 km², terdiri dari delapan kecamatan, 62 desa, dan 20 kelurahan, dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Majene siap menjadi mitra strategis Kementerian HAM dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan. Bagi kami, menjaga laut sama dengan menjaga kehidupan, dan menghormati hak nelayan adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mugiyanto Sipin menekankan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Baurung merupakan bagian dari upaya pemenuhan HAM secara konkret, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Ia juga menegaskan bahwa HAM menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam kerangka visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penguatan HAM ditempatkan pada poin pertama dalam program Asta Cita.

“Ini menegaskan pentingnya perlindungan warga negara serta penghapusan segala bentuk diskriminasi. Pembangunan harus berkeadilan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas pesisir,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi dorongan moral agar nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek pembangunan.

Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah optimistis bahwa pemenuhan HAM dapat dirasakan hingga ke wilayah terluar serta kelompok masyarakat paling rentan.

Kehadiran Wamen HAM di Majene pun menjadi sinyal kuat bahwa negara terus berupaya hadir secara nyata, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.