Pelayanan dan Dana Kapitasi PKM Sendana I Diperiksa, Pemkab Majene Ancam Sanksi Tegas

MAJENE, Porossulbar.id – Polemik pelayanan kesehatan di Puskesmas (PKM) Sendana I yang belakangan menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan media lokal akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Majene. Berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengelolaan anggaran kapitasi dan non kapitasi, kini tengah dalam proses penanganan oleh Inspektorat Kabupaten Majene.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharu, M.Pd, saat berdiskusi dan melakukan tanya jawab bersama sejumlah awak media pada Sabtu malam, 30 Mei 2026.

‎Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mendapat sejumlah pertanyaan terkait langkah tegas pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di PKM Sendana I yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dan bahkan telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Majene, baru-baru ini.

‎Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap berbagai laporan dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh persoalan yang mencuat akan ditelusuri secara objektif sesuai aturan yang berlaku.

‎‎“Permasalahan ini sudah ditangani oleh Inspektorat. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan hasil pemeriksaannya dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan,” ujar Wakil Bupati.

‎‎Ia menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, pengelolaan administrasi dan keuangan, maka pemerintah daerah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

‎‎“Kalau terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi secara tegas sesuai aturan. Bahkan jika memang diperlukan untuk kepentingan perbaikan pelayanan dan tata kelola, tidak menutup kemungkinan dilakukan mutasi terhadap kepala puskesmas,” tegasnya.

‎Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene serius dalam melakukan pembenahan sektor pelayanan kesehatan, khususnya di PKM Sendana I yang saat ini dipimpin oleh Erwin.

‎Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik sebelumnya terungkap dalam RDP antara Komisi III DPRD Majene dengan pihak terkait.

‎Salah satu yang paling menyita perhatian adalah adanya pernyataan bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya dilakukan kepada pasien yang masuk kategori gawat darurat.

‎Pernyataan tersebut menuai berbagai tanggapan karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu hamil. Pemeriksaan kadar hemoglobin berfungsi untuk mendeteksi anemia yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu maupun janin.

‎Banyak pihak menilai bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil harus menjadi prioritas utama dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Karena itu, informasi mengenai keterbatasan pemeriksaan HB dianggap perlu mendapat evaluasi mendalam agar tidak menghambat upaya pencegahan risiko kesehatan pada ibu dan bayi.

‎Selain persoalan pemeriksaan HB, RDP juga menyoroti ketersediaan alat kesehatan berupa masker nebulizer yang digunakan dalam terapi uap bagi pasien yang mengalami gangguan pernapasan.

‎Berdasarkan informasi yang terungkap dalam rapat, stok masker nebulizer disebut telah kosong sejak Maret 2026. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran karena alat tersebut merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien dengan keluhan pernapasan seperti asma dan penyakit paru lainnya.

‎‎Bahkan, dalam pembahasan rapat disebutkan bahwa untuk tetap memberikan pelayanan kepada pasien, petugas terpaksa menggunakan masker nebulizer bekas yang kemudian dicuci kembali sebelum digunakan.

‎Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan standar pelayanan kesehatan dan aspek keselamatan pasien.

‎‎Tidak hanya itu, pelayanan laboratorium juga menjadi salah satu poin yang mendapat sorotan tajam.

‎Beberapa jenis pemeriksaan laboratorium dilaporkan mengalami kendala akibat keterbatasan bahan dan perlengkapan penunjang. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi proses diagnosis serta penanganan pasien secara cepat dan tepat.

‎Pelayanan laboratorium merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena hasil pemeriksaan sering menjadi dasar bagi tenaga medis dalam menentukan tindakan dan terapi yang akan diberikan kepada pasien.

‎Selain laboratorium, keterbatasan obat-obatan dan fasilitas pemeriksaan penunjang juga disebut menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan dokter di puskesmas.

‎Dalam pembahasan RDP, pelayanan dokter dinilai belum berjalan maksimal karena adanya sejumlah keterbatasan yang dihadapi di lapangan. Kondisi tersebut kemudian memicu keluhan masyarakat yang mengharapkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih lengkap.

‎Pengelolaan Dana Kapitasi Ikut Disorot.
Selain aspek pelayanan kesehatan, persoalan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi juga menjadi perhatian berbagai pihak.

‎Sejumlah tenaga kesehatan dan staf disebut mengeluhkan keterlambatan penyaluran hak-hak mereka yang bersumber dari dana kapitasi. Keluhan tersebut sebelumnya juga telah menjadi perbincangan di kalangan tenaga kesehatan karena dinilai dapat mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan pegawai.

‎Dana kapitasi sendiri merupakan dana yang diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Karena itu, berbagai laporan terkait dugaan keterlambatan penyaluran maupun tata kelola anggaran kini turut menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.

‎Mencuatnya berbagai persoalan di PKM Sendana I telah memunculkan harapan besar dari masyarakat agar pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan.

‎Warga berharap hasil pemeriksaan Inspektorat nantinya dapat memberikan kejelasan atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat maupun tenaga kesehatan.

‎Masyarakat juga menginginkan agar pelayanan kesehatan di PKM Sendana I dapat kembali berjalan optimal dengan dukungan fasilitas yang memadai, ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, serta sistem pengelolaan anggaran yang transparan.

‎Dengan adanya komitmen tegas dari Wakil Bupati Majene, publik kini menanti hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah nyata demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu dan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan pemerintah tetap terjaga.

Kasus PKM Sendana I pun kini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

‎