Koperasi Merah Putih Majene dan SPPG Belum Capai Kesepakatan, Hasil Petani Lokal Sulit Terserap

Majene, Porossulbar.id – Upaya Koperasi Merah Putih di Kabupaten Majene untuk menjalin kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka penyaluran hasil bumi petani lokal hingga kini belum menemukan titik temu. Padahal, pertemuan antara kedua pihak telah difasilitasi pemerintah daerah sebanyak dua kali dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Majene selaku Ketua Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan banggae timur, Kabupaten Majene, Aslan Sidang, mengungkapkan bahwa koperasi yang dipimpinnya telah menyiapkan skema kerja sama yang bertujuan memberdayakan petani lokal sekaligus mendukung program MBG yang digagas pemerintah pusat. Dalam skema tersebut, koperasi akan membeli hasil pertanian masyarakat, kemudian mendistribusikannya kepada SPPG sebagai bahan baku penyediaan makanan bergizi.

“Kami sudah menjelaskan secara terbuka dalam pertemuan yang difasilitasi pemerintah daerah. Koperasi Merah Putih siap membeli hasil petani lokal, lalu koperasi yang akan menyalurkan ke SPPG. Ini untuk memastikan hasil bumi masyarakat bisa terserap dan program MBG benar-benar berdampak pada ekonomi lokal,” kata Aslan, Kamis (12/2/2026).

Namun, menurut Aslan, hingga saat ini sebagian besar SPPG di Majene belum bersedia menjalin kerja sama tersebut.

Ia menilai SPPG cenderung memilih membeli bahan pangan dari luar daerah, sehingga petani lokal tidak mendapatkan manfaat langsung dari program nasional tersebut.

“Kenyataannya, SPPG di Majene menolak hasil bumi lokal. Mereka lebih memilih belanja dari luar daerah. Kami menduga ada alasan keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka tidak melibatkan petani lokal,” ujarnya.

Aslan yang juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan Lipu menambahkan bahwa kondisi ini sangat disayangkan, mengingat salah satu tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar SPPG yang beroperasi di Majene menggunakan yayasan yang berasal dari luar daerah, khususnya dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya koperasi lokal untuk menjalin kemitraan.

“Kebanyakan SPPG di Majene menggunakan yayasan dari Polman. Itu yang membuat kami sulit masuk untuk menawarkan kerja sama. Padahal ini wilayah Majene, dan petani kita juga membutuhkan pasar untuk hasil panennya,” jelasnya.

Aslan mengaku pihaknya merasa kebingungan dengan situasi tersebut, terutama karena pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Majene telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas MBG di tingkat kabupaten. Ia berharap peran satgas dapat memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

“Kami merasa bingung dalam bernegara. Ketua Satgas MBG di Majene adalah Wakil Bupati sendiri, tapi kenyataannya koperasi lokal masih sulit menjalin kerja sama dengan SPPG. Kami berharap ada solusi yang jelas dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, jika program MBG benar-benar melibatkan petani lokal melalui koperasi, maka dampaknya akan sangat besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program MBG ini sangat baik. Kalau hasil bumi petani lokal diserap, maka ekonomi masyarakat bisa bergerak. Kemiskinan bisa ditepis karena petani memiliki kepastian pasar,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG di Majene belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum terjalinnya kerja sama dengan Koperasi Merah Putih.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat segera memfasilitasi solusi agar program MBG dapat berjalan selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Masyarakat dan petani pun berharap adanya kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan hasil bumi lokal menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan program MBG di Kabupaten Majene.

Dengan demikian, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.